BANDUNG.SawalaNews | Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat semakin dekat dan Polri siap berperan aktif dalam memastikan pesta demokrasi berjalan dengan aman, damai, serta tertib. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, keamanan dalam pelaksanaan Pilkada Jabar menjadi prioritas utama. Dengan tema “Beda Pilihan Tetap Bersaudara,” Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, meskipun berbeda dalam pilihan politik.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Jules Abraham Abast S.I.K. mengatakan Memasuki tahun politik yang kian dinamis, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan persaudaraan. Pilkada adalah sarana demokratis untuk menentukan pemimpin daerah, namun perbedaan pilihan tidak boleh memecah persatuan bangsa.
Polda Jabar terus mengampanyekan pentingnya menjaga kerukunan meski masyarakat memiliki referensi politik yang berbeda.
“Beda pilihan itu hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan itu memecah kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” katanya, Rabu (23/10/2024)
Pesan ini sejalan dengan misi Polri dalam menciptakan suasana aman dan kondusif menjelang, selama, dan setelah Pilkada.
Untuk memastikan kelancaran Pilkada Serentak 2024, Polda Jabar telah mempersiapkan berbagai langkah strategis, termasuk mengerahkan personel dan membangun sinergi dengan berbagai pihak, seperti TNI, Satpol PP, dan penyelenggara pemilu. Polda Jawa Barat telah menyiapkan ribuan personel yang akan disebar ke seluruh wilayah Jawa Barat, terutama di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik.
Polri juga bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk memastikan semua tahapan Pilkada berjalan sesuai aturan, tanpa kecurangan atau pelanggaran hukum. “Kami sudah siap dalam hal pengamanan, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memastikan kelancaran proses demokrasi ini,” ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham.
Selain pengamanan fisik, Polri juga mengintensifkan patroli siber untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Polda Jawa Barat secara tegas akan menindak pelaku yang menyebarkan informasi palsu atau provokatif selama masa kampanye dan pelaksanaan Pilkada.
“Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah serta untuk selalu melaporkan jika menemukan pelanggaran selama proses Pilkada.” ujarnya.**
